DEMOKRASI

DEMOKRASI

Disampaikan Oleh :

Drs. H. Khamim Zarkasih Putro, M.Si.

Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

HP : 081 642 62 447

Hakikat demokrasi

Secara Etimologi

            “Demokrasi” terdiri dari dua kata yunani, yaitu : “Demos” (Rakyat/Penduduk suatu tempat) dan “Cratein/Cratos” (Kekuasaan/Kedaulatan ), jadi “Demos-Cratein” berarti Suatu keaadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat .

Secara Terminologi menurut :

            Joseph A Schmeter : “Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif  atas suara rakyat.”

Lanjutan…

Sidney Hook : “Demokrasi adalah bentuk Pemerintahan dimana keputusan pemerintah secara langsung atau tdk langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.”

Henry B Mayo : “Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”

Lanjutan…

Titik temu : Demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktik berdemokrasi,

            Rakyatlah yang memiliki hak untuk melibatkan/tdk           melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan        berpolitik,termasuk di dalamnya menilai kebijakan negara.

  Dengan demikian negara yang menganut sistem   demokrasi adalah negara yang diselenggarakan             berdasrkan kehendak dan kemauan rakyat.

Kesimpulan

3 Peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik :

PAHAM DASAR DEMOKRASI

—  Logika Kesamaan Politik

       “semua anggota kelompok ataupun asosiasi manapun sama berhak dan mampu untuk berpartsipasi secara sama dengan rekan-rekannya dalam pemerintahan kelompok atau asosiasi tersebut” 

       Kesamaan derajat, pengakuan kebebasan hakiki, pengakuan derajat, sehingga setiap orang sebenarnya mampu memberikan hati, pikiran dan kehendaknya untuk ikut mengatur bangsanya.

—  Paham Kedaulatan Rakyat

       Berkembang pada polis Yunani (508 SM), adanya Majelis yang mewakili rakyat, kesadaran berpartisipasi dalam kehidupan politik.

—  Tradisi Republikan

—  Paham Pemerintahan Perwakilan

PAHAM DASAR DEMOKRASI

Logika Kesamaan Politik        

Paham Kedaulatan Rakyat

Tradisi Republikan

            Berkembang di Italia Utara (abad 11), campuran pemerintahan monarchi, aristokrasi dan demokrasi. (gagasan penting: kebebasan dan kemerdekaan).

Paham Pemerintahan Perwakilan

            Berkembang di negara-negara Eropa abad 17, prinsip perwakilan dan pemerintahan representatif.

LEGITIMASI DEMOKRASI

Dasar :

Tidak ada orang atau kelompok yang begitu saja berhak memerintah.

Dengan sendirinya orang berhak mengurus dirinya sendiri, kalau ia mau diurus orang lain, orang tersebut harus diberi tugas oleh yang bersangkutan.

Kesulitan dalam prakteknya karena:

§   Pemegang kekuasaan harus memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat jelata.

§   Kelas sosial-budaya membuat pandangan tentang kesamaan hak dan kedudukan dalam masyarakat dianggap hal yang aneh.

LEGITIMASI DEMOKRASI

            Pola pemahaman agama-agama monotheis sejalan dengan pola demokratis karena ajaran bahwa pada dasarnya manusia sederajat, memiliki kedudukan dan status yang sama di mata Allah. Sehingga pola pikir feodalitis, sistem masyarakat piramidal dan hirarkis tidak cocok lagi diterapkan pada masa sekarang. Kalaupun ada perbedaan status dan kedudukan sosial, itu hanya bersifat fungsional, tidak identik dengan pembedaan yang dibawa sejak lahir.

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

Negara Hukum

Kontrol efektif pada pemerintah

Lembaga Pemilu

Prinsip mayoritas

Jaminan atas hak dasar demokratis rakyat

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

Negara Hukum

Ø  fungsi-fungsi negara dijalankan oleh setiap lembaga berdasarkan UUD

Ø  UUD menjamin HAM, agar tidak terjadi penindasan oleh penguasa

Ø  Lembaga-lembaga negara berjalan atas dasar hukum

Ø  Masyarakt dapat mengajukan badan negara ke lembaga peradilan

Ø  Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

—  Kontrol efektif pada pemerintah

Ø Kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakannya

Ø Parlemen dan mass media sebagai “suara langsung rakyat” berada di atas kedudukan pemerintah

Ø Parlemen harus independen, anggotanya dapat secara bebas menyatakan pendapat, meminta pertanggungjawaban pemerintah, atau menolak kebijakan yang diambil pemerintah

Ø Parlemen dan pemerintah bersama membuat perundang-undangan

Ø Berdasarkan hasil pemilu, parlemen dan rakyat dapat mengesahkan atau menolah/menghentikan pemilu

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

Lembaga Pemilu

            mengandung unsur-unsur :

Ø  Multi partai peserta pemilu

Ø  Semua warganegara berhak memilih dan dipilih/mencalonkan diri

Ø  Hasil pemilu berupa lembaga perwakilan rakyat berfungsi sebagai lembaga legislatif

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

Prinsip Mayoritas

            dalam negara demokratis selalu terdapat unsur mayoritas dan minoritas (yang selalu berganti-ganti). Pihak mayoritas maupun minoritas harus memperhatikan syarat-syarat berikut:

Ø  Harus terdapat mekanisme demokrasi yang wajar

Ø  Minoritas akan mau menerima pemerintahan mayoritas sepanjang pihak minoritas dilindungi hak dan kepentingannya.

Ø  Partai-partai tidak bisa bersifat primordial murni (terbuka). Parlemen yang terdiri dari partai mayoritas karena suku atau aliran cenderung diskriminatif terhadap minoritas.

CIRI-CIRI NEGARA DEMOKRASI

Jaminan atas hak dasar demokrasi rakyat

            Hak-hak ini meliputi :

Ø  Hak menyatakan pendapat secara lisan ataupun tertulis melalui media massa

Ø  Hak mendapatkan informasi alternatif selain informasi pemerintah

Ø  Hak berkumpul, berserikat, mendirikan partai politik dan hak berasosiasi.

PENGGAGAS DEMORASI

THOMAS HOBBES

TEORI PERJANJIAN NEGARA

“Homo homini lupus”

(manusia adalah serigala bagi sesamanya)

“bellum omnium contra omnes”

(cara terbaik dalam bertahan adalah berperang semua lawan semua)

perlu Perjanjian untuk mengikatkan diri dengan menyerahkan haknya pada institusi negara

PENGGAGAS DEMORASI

THOMAS HOBBES

TEORI PERJANJIAN NEGARA

—  Bentuk negara bukan negara hukum tetapi negara kekuasaan

—  Kekuasaanlah yang menentukan jalannya sebuah negara (leviathan)

—  Di tangan negara hukum dihasilkan

—  Negara harus stabil agar dapat melindungi warga berdasar hukum yang dihasilkan penguasa

—  Dituntut kesadaran penguasa agar tidak sewenang-wenang, agar perjanjian tidak gagal dan membubarkan negara

—  Negara harus menakutkan agar warga taat.

PENGGAGAS DEMORASI

THOMAS HOBBES

TEORI PERJANJIAN NEGARA

Kelemahan :

Dilematik, karena jika negara lemah, masyarakat tidak taat hukum, negara ambruk. Di lain pihak jika negara terlalu keras menindas akan terjadi perlawanan yang juga dapat menyebabkan negara bisa bubar.

Pandangan deterministik dan pesimistik tentang manusia. Penolakan kebebasan manusia adalah penolakan terhadap kreativitas. Hobbes melupakan aspek sosial manusia yang dapat mendorong manusia membangun komunitas dan mengaturnya berdasarkan kebutuhan untuk hidup bersama-sama dalam sebuah kelompok tanpa harus saling menghancurkan.

PENGGAGAS DEMORASI

JOHN LOCKE

PAHAM NEGARA LIBERAL

—  Mendasarkan diri pada bentuk, negara sebagai perjanjian.

—  Berbeda dengan Hobbes, ia mengasumsikan manusia memiliki kebebasan menentukan dirinya dan menggunakan hak miliknya dan tidak tergantung pada kehendak orang lain, mampu hidup damai, berkehendak baik, mampu saling menguntukan dan memelihara kehidupan bersama. Karena hakekat sosial itulah manusia mempunyai hak dasar : hak untuk hidup dan mempertahankan diri.

—  Negara didirikan untuk menjaga hak milik perorangan yaitu : hak hidup, hak kebebasan dan hak milik barang. Ini menjadi tugas dan kewajiban negara.

—  Pembatasan wewenang tampil dalam bentuk konstitusi (sebagai dasar legalitas negara, sebagai penjaga warganegara).

PENGGAGAS DEMORASI

JOHN LOCKE

PAHAM NEGARA LIBERAL

—  Pembatasan wewenang negara lain adalah melalui pembagian 3 lembaga yi:

       1. Legislatif, sebagai pembuat undang-undang,  wewenang lembaga ini dibatasi hukum kodrat (artinya dituntut menghormati hak asasi terutama tidak bertentangan dengan hak milik perorangan).

       2. Eksekutif , diikat oleh UU dan harus melaksanakan UU, tidak boleh sewenang-wenang

       3. Federatif, enangani urusan LN (praktis dijalankan oleh eksekutif)

—  Kekuasaan lembaga berasal dari rakyat dan pemegang kekuasaan dapat menjalankan kekuasan sejauh ia mendapat kepercayaan rakyat, dan melindungi hak hidup wn dan berusaha mencapai kesejahteraan umum, sehingga pemegang kekuasan harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat.

—  Kekuasaan negara dibatasi, tidak boleh mencampuri setiap urusan rakyat dengan kekuasaannya (Locke menolak hegemoni negara dan bentuk negara totalitarianistik).

PENGGAGAS DEMORASI

JOHN LOCKE

PAHAM NEGARA LIBERAL

Kelemahan:

Pada hubungan antara agama dan kekuasaan negara. Argumentasinya tentang kodrat alamiah hanya berupa pikiran spekulatif tentang kodrat manusia, menyebabkan pengandaian tentang hak asasi manusia sendiri adalah sebuah fiksi.

Fungsi negara sebagai penjaga hak milik perorangan, faktanya sering terjadi pemihakan penjagaan kekayaan pada golongan pemilik kekuatan (ekonomi, politik, dsb) sehingga terjadi ketidakseimbangan pembagian kesejahteraan dan harta milik (property) yang justru mengakibatkan pelanggaran prinsip kesejajaran kedudukan.

PENGGAGAS DEMORASI

MONTESQUE

TRIAS POLITICA

Dalam rangka pembagian dan pembatasan kekuasaan maka diperlukan

3 lembaga yaitu :

           

       

        Legislatif                          Eksekutif                     yudikatif     

DEMOKRASI DI INDONESIA

PEMIKIRAN MOH HATTA

—  Berangkat dari paham kerakyatan untuk menjelaskan sistem demokrasi di Indonesia.

—  Paham kerakyatan dan kedaulatan rakyat bisa ditemukan dalam sistem kemasyarakatan tradisional.

—  Tidak berpijak pada sistem demokrasi barat.

—  Demokrasi tidak hanya pada sistem politik saja, sistem ekonomi juga mesti menetapkan pola ini.

—  Menolak feodalisme, dan menentang keras keengan kuasan politik dan ekonomi jatuh ke tangan para ningrat atau bangsawan. Menurutnya feodalisme identik dengan pemerintahan autokratis.

DEMOKRASI DI INDONESIA

PANDANGAN SOEPOMO

Beranjak dari persatuan untuk menjelaskan sistem demokrasi Indonesia.

Sistem demokrasi Indonesia harus mengekpresikan “semangat kebatinan bangsa Indonesia” yakni semangat persatuan hidup antara satu golongan dengan golongan yang lain, antara dunia luar dan dunia batin, antara pemimpin dan rakyatnya. Setiap anggota adalah bagian dari golongan, setiap golongan adalah bagian dari sebuah bangsa. Setiap unsur mempunyai hak dan kewajiban yang khas dalam masyarakat, yang dipahami sesuai porsinya masing-masing. Dengan kata lain: sistem demokrasi Indonesia mengacu pada pola pikir dan tindakan harmoni.   

Karena beranjak dari keseimbangan (harmoni), sistem kemasyarakatan Indonesia disebut juga sebagai sistem negara integralistik. Pahamnya disebut ‘ide integralistik’.

DEMOKRASI DI INDONESIA

PANDANGAN SOEPOMO

Menolak demokrasi barat dengan pola individualismenya. Di negara barat, negara melulu dipandang sebagai wujud kontrak antar individu. Individu mendapt kedudukan penting dan kuat dalam masyararakat, golongan yang satu beroposisi dengan golongan yang lainnya, masyarakat beroposisi terhadap negara.

Penolakan total artinya menolak juga: jaminan hak-hak dasar dan kebebasan individu terhadap negara, prinsip mayoritas dan sistem parlementarisme.

Nilai-nilai dan semangat keindonesiaan yang memberi muatan pada gagasan negara integralistiknya adalah gotong royong dan kekeluargaan. Karenanya tidak ada dualisme pemisahan negara dan masyarakat yang saling beroposisi.

Baginya figur pemimpin dan lembaga perwakilan tidak dipilih dalam pemilihan umum.

PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

—      SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945

               

1.                     Perlindungan konstitusional

                        Pasal 27, 28, 28A s/d 28J, 29, 30, 31 dan 34 mengatur perlindungan konstitusional atas berbagai hak asasi manusia/WNI

•                   Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak

                        Pasal 24 (1) “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan” 24 (2) “kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya….. dan sebuah mahkamah konstitusi” Pasal 24B (1) tentang Komisi Yudisial.

PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945

           

3.         Lembaga-lembaga negara

            Bagan lembaga-lembaga negara sebelum dan setelah amandemen.

STRUKTUR KETATANEGARAAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

—      SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945

               

4.                     Pemilihan umum yang bebas

                        Pelaksanaan Pemilu diatur dalam UUD 1945 pada pasal 22E (1) dan ayat (2), Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali.

•                   Kebebasan menyatakan pendapat

                        Menurut Harold J. Laski kemerdekaan politik seseorang hanya nampak melalui kemampuan masing-masing warga berperan aktif dalam mengelola masalah kenegaraan. Kemerdekaan warga negara akan terwujud jika masing-masing mampu berpikir secara bebas tentang kegiatan kenegaraan dan kemasyarakatan yang tengah terjadi, mengemukakan pendapat secara terbukadan mengkoreksi pendapat orang lain yang tidak sesuai kebenaran.

                       

PERJALANAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

—      SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945

               

6.                     Tersedianya berita-berita yang benar dan disampaikan secara jujur

                        Hal ini menuntut adanya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat termasuk di dalamnya kebebasan pers.

7.                     Pendidikan politik bagi setiap warga negara

                        Pendidikan politik penting kedudukannya dalam negara demokrasi. UUD 1945 menentukan setiap WN berhak mendapat pendidikan.Tentang isi pendidikan yang menyangkut Pendidikan Politik diwujudkan dalam Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.               

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945

•                   Latar belakang dan etos kerja

                Latar belakang historis kerajaan tidak mengenal demokrasi. Etos kerja feodalistis, dimana tidak semua orang mempunyai kedudukan sama dan hanya menerima nasib.

•                   Kurangnya kemandirian masyarakat

                Ketergantungan masyarakat yang besar pada pemerintah (orba). Ketika pemerintah hancur, rakyat kehilangan pegangan dan arah. Akibatnya berbagai persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan masyarakat sendiri menjadi terkatung-katung dan bahkan menimbulkan aksi kekerasan di tingkat horisontal sebagai solusi konflik sosial.

•                   Komunikasi politik

•                   Supremasi hukum

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

SISTEM DEMOKRASI DALAM UUD 1945

•                   Latar belakang dan etos kerja

•                   Kurangnya kemandirian masyarakat           

•                   Komunikasi politik

                Masyarakat dituntut mampu berkomunikasi politis, mengutarakan pikiran-pikirannya kepada khalayak ramai dan pemerintah. Diperlukan saluran-saluran independen, saluran yang bersifat merdeka dan mengutamakan aspek keterbukaan informasi dan kedewasaan berargumentasi.

•                   Supremasi hukum

                Lembaga hukum mandiri (independen). Supremasi juga berarti penghidupan penegak hukum tidak berada di tangan lembaga pemerintah. Supremasi hukum berarti pembenahan seluruh sistem hukum. Dan tidak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat.

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—      SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA

Ø     mengacu pemikiran Hatta, demokrasi hendaknya tidak hanya mengakomodasi kedaulatan rakyat di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi, sosial agama termasuk juga kehipan agama.

Ø     Dasar kedaulatan rakyat adalah paham kekeluargaan dan gotong royong. Tidak dikehendaki monopoli satu kekuatan atau kelompok dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, religius. Dengan demikian diakui kesamaan akses atau peluang bagi setiap warganegara untuk mengalami dan menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ø     Demokrasi Pancasila berkaitan dengan pembentukan karakter kita sebagai bangsa yang mampu menghargai mengakomodasi perbedaan.

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—      PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

Ø     mengacu pemikiran Hatta, demokrasi hendaknya tidak hanya mengakomodasi kedaulatan rakyat di bidang politik, tapi juga di bidang ekonomi, sosial agama termasuk juga kehidupan agama.

Ø     Dasar kedaulatan rakyat adalah paham kekeluargaan dan gotong royong. Tidak dikehendaki monopoli satu kekuatan atau kelompok dalam aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, religius. Dengan demikian diakui kesamaan akses atau peluang bagi setiap warganegara untuk mengalami dan menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial.

Ø     Demokrasi Pancasila berkaitan dengan pembentukan karakter kita sebagai bangsa yang mampu menghargai mengakomodasi perbedaan.

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—     PARADIGMA GOOD GOVERNANCE

               Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata disandarkan pada pemerintah atau negara, melainkan melibatkan unsur-unsur intern birokrasi maupun di masyarakat. Adapun paradigma good governance adalah: pertanggungjawabab kepada publik, akuntabilitas kinerja dalam layanan publik, kontrol internal

—     KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE

              

              

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—     KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE

•                Participation: kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi konstruktif.

•                Rule of Law: Adil terutama dalam HAM

•                Tranparancy: Informasi jelas dan jujur

•                Responsiveness: melayani setiap stake holders

•                Consensus Orientation: perantara kepentingan berbeda menuju pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.

•                Equity: kesempatan yang sama meningkatkan atau menjaga kesejahteraan semua warganegara

•                Effectiveness and efficiency

•                Acountability: pertanggungjawaban kepada publik dan stakeholders

•                Strategic Vision: perspektif jatuh ke depan sejalan untuk membangun good governance

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

HUBUNGAN PEMILU DAN GOOD GOVERNANCE

              Pemilu baik dan benar, sistem pemerintahan akan kokoh dan sah, sebaliknya apabila Pemilu curang maka pemerintahan yang dihasilkannya akan rapuh dan cacat politis/yuridis.

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

SPPL (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG)

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—     SPPL (SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN LANGSUNG)

              Metode SPPL

              1. First past the post : peraih suara terbanyak menang

              2. Preferential voting: sistem peringkat

              3. Two round system

              4. Electoral college: alokasi tiap provinsi

              5. Kandidat independen: syarat, tandatangan 3%

                  penduduk.

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK

              Partisipasi politik

              adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadii rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pmerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

              Cara berpartisipasi :

Ø    Partisipasi intensif

Ø    Partisipasi Tidak intensif

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—     PARTISIPASI POLITIK DAN PARTAI POLITIK

                        Cara berpartisipasi : cara berpartisipasi biasanya dibedakan dalam jenis menurut frekuensi dan intensitasnya.

Ø    Partisipasi tidak intensif

              yi kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri. Contoh: memberi suara dalam Pemilu (ekstrim termasuk golput)

Ø    Partisipasi intensif

              yi kegiatan menjadi pengamat, menghadiri rapat umum, menjadi anggota kelompok kepentingan, ikut berusaha meyakinkan orang, mendiskusikan masalah politik, memberi perhatian pada perkembangan politik. Sebagai partisipan menjadi petugas kampanye, sebagai aktivis menjadi pejabat umum, pejabat partai, pimpinan kelompok kepentingan. Sedangkan yang ekstrim dan menyimpang adalah menjadi pembajak, teroris.

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—     PARTAI POLITIK DAN SISTEM MULTI PARTAI

Ø    Partai Politik

              adalah suatu kelompok terorganisasikan yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan mempunyai tujuan memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan itu melaksanakan kebijakan mereka.

             

              Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyrakat politik yang lebih luas.

Ø    Fungsi Partai politik

Ø    Sistem multi partai

MASALAH DEMOKRASI DI INDONESIA

—     PARTAI POLITIK DAN SISTEM MULTI PARTAI

Ø    Partai Politik

Ø    Fungsi Partai politik

              dalam negara yang demokratis parpol berfungsi:

              - sebagai sarana komunikasi politik

              - sebagai sarana sosialisasi politik

              - sebagai sarana rekruitment politik

Ø    Sistem multi partai

              sistem multi partai cenderung dipakai, didasarkan anggapan bahwa pola multi partai lebih mampu menyalurkan keanekaragaman budaya dan politik. Kelemahannya, keanekaragaman budaya sering menyebabkan parpol mudah melibatkan diri dalam berbagai konflik sosial dan politik dan menyebabkan fragmentasi politik dan berakibat menghambat stabilitas nasional.

Demokrasi  PANDANGAN DAN KEHIDUPAN BERSAMA

Kekerasan/violence

1. Sigmund Freud è Psikoanalisa

2. Frustasi penjarahan, pemerkosaan, pembakaran, pembantaian, penebangan, pemutilasian, penganiayaan

3. Bandura  social learning + cognitive (benefit and cost) imitasi, modelling

HISTORy OF DEMOCRACY

 DEMOCRACY AT INDONESIA

Sejarah Demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat fase :

Demokrasi Indonesia

— Demokrasi seperti apa yang dikembangkan oleh Indonesia yang akan datang?

◦  Demokrasi Pancasila?

◦  Demokrasi Liberal yang Pancasilais?

◦  Demokrasi Pancasila yang Liberal?

◦  Atau kita sedang terombang ambing dalam arus deras Demokrasi Liberal dan globalisasi ?

4 Persoalan Demokratisasi Era Reformasi

1. Bagaimana menciptakan identitas politik bersama

2. Bagaimana menciptakan aparatur yang efektif tetapi tidak melanggar kekuasaan/menyalahgunakan kekuasaan

3. Bagaimana pemilihan dan pemeliharaan basis legitimasi

4. Bagaimana produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok, termasuk yang immaterial/simbol

1. Identitas Politik

— Nama Indonesia masih sangat muda, bukan konsep antropologis, tetapi sejarah dan politis.

— Antropologis (Cinaè bawang, Korea ginseng, Jepang  shake/alkohol)

— Sejarah  senasib dan tujuan yang sama sangat rapuh

— Nikah karena sejarah dan politik  orang lain, karenanya harus dijaga dengan transparan

— Hub. Anak/antropologis/darah è pertalian darah selamanya.

Lanjutan

—  Indonesia butuh keadilan dan transparansiè kami setuju Sumpah Pemuda, tapi jangan menderita

—  Kebebasan tidak identik dengan anarkhi

—  Orang yang bebas absolut tak ada teman

—  Punya 1 teman/istri sudah tak bebas lagi

—  Frederich Hegel :

—   è man. tak perlu kebebasan tapi membutuhkan arti hidup

—  è Diperlukan orang lain itu penting

—  è Orang baru berbuat baik kalau berbuat sesuatu untuk orang lain (keluarga, masyarakat, negara)

—  Indonesia sulit maju karena energi habis untuk konflik

4 Macam Konflik (SMELSON)

1. Konflik tanpa pola/tak disengaja

2. Konflik kebijaksanaan (Policy Conflict) è dalam politik, konflik ini SEHAT

3. Konflik aturan main (Rule of the game conflict)  yang terjadi di Indonesia

4. Konflik nilai (Value Conflict)  Pancasila ataukah agama? (politik aliran) è konflik keempat ini perlu adanya jembatan budaya yang menghubungkan (Cultural Bridge)   PS sayangnya terlalu dipaksakan, shg dilecehkan/ditolak

Contoh Value Conflict

SRILANGKA

Tamil è pendatang, Hindu, Pedagang, Merdeka

Sinhala  asli, Bhuda, petani, bersatu

IRLANDIA UTARA

Well British  pendatang, Protestan, pebisnis, kaya, Inggris, bersatu

Irlandia Utara  asli, Katholik, petani-buruh, pengusaha kecil, miskin, merdeka/separatis

Pemilihan dan Pemeliharaan Basis Dukungan

Max Weber è 3 alasan dukungan

1. Alasan tradisional  menghubungkan dengan “superhuman”  rapuh dg perkembangan zaman

2. Alasan kharisma

3. Legal rasional  politisi/diplomat harus “prudent”  rasional, bukan emosional

UNSUR-UNSUR PENDUKUNG TEGAKNYA DEMOKRASI

—  Ciri-ciri konsep the rule of law :

•          Adanya supremasi aturan-aturan hukum

•          Kesamaan kedudukan didepan hukum (Equality before the law)

•          Jaminan Perlindungan HAM

—  Menurut Mahfudz Md.

Ø Adanya Perlindungan konstitusional

Ø Adanya badan kehakiman yg bebas dan tdk memihak

Ø Adanya PEMILU yg bebas

Ø Adanya kebebasan menyatakan pendapat

Ø Adanya kebebasan berserikat dan beroposisi

Ø Adanya pendidikan kewarganegaraan

•                    NEGARA HUKUM (Rechtsstaat/The Rule of Law)

                        ialah negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tdk memihak serta penjamin HAM.

—    Ciri-ciri konsep Rechtsstaat :

•                    Adanya perlindungan HAM

•                    Adanya pemisahan pembagian kekuasaan pd lembaga negara untk menjamin perlindungan HAM

•                    Pemerintah berdasarkan peraturan

•                    Adanya peradilan administrasi

           

Lanjutan…

2.         MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)

            ialah sebuah masyarakat dgn ciri-ciri : {Terbuka,Egaliter,bebas dari dominasi & tekanan negara}

Ø   Menurut Ernest Gellner

            Masyarakat madani dan demokrasi merupakan 2 kata kunci yg tdk dapat dipisahkan satu dari yg lainnya, karena demokrasi merupakan hasil dari dinamika masyarakat yg menghendaki adanya partisipasi.

Ø   Perwujudan masyarakat madani secara konkrit dilakukan oleh berbagai organisasi-organisasi diluar negara atau Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM].

Ø   Fungsi masyarakat madani ialah sebagai mitra kerja lembaga-lembaga negara maupun melakuakan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Lanjutan…

•                    ALIANSI KELOMPOK STRATEGIS

q   Aliansi ini terdiri dari :

•                    Partai Politik

            merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya.

2)         Kelompok Gerakan

            merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam suatu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya.

3)         Kelompok Penekan/Kelompok Kepentingan

            merupakan sekumpulan orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas.

MODEL-MODEL DEMOKRASI

PARAMETER TATANAN KEHIDUPAN DEMOKRATIS

Ø  Prinsip dasar demokrasi :

Persamaan

Kebebasan

Pluralisme

Ø  Prinsip demokrasi dalam pandangan Robert A Dahl :

Kontrol atas keputusan pemerintah

Pemilihan umum yang jujur

Hak memilih dan dipilih

Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman

Kebebasan mengakses informasi

Kebebasan berserikat

Next…

Ø  Aspek – aspek demokrasi :

Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai proses pembentukan pemerintah

Susunan kekuasaan negara

Kontrol rakyat

Ø  Unsur-unsur parameter demokrasi :

Hak dan kewajiban politik

Penegakan hukum

Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat

Pengakuan terhadap hak minoritas

Pembuatan kebijakan negara

Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif

Keseimbangan dan keharmonisan

Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan

Lembaga peradilan yang independen

next…

Ø  Kriteria parameter demokrasi menurut Amin Rais (Tokoh Reformasi) :

Partisipasi dalam pembuatan keputusan

Distribusi pendapatan secara adil

Kesempatan memperoleh pendidikan

Ketersediaan dan keterbukaan informasi

Kebebasan individu

Semangat kerjasama

Hak untuk protes

Ø  Pandangan Sri Soemantri tentang demokrasi :

Hukum ditetapkan dengan persetujuan wakil rakyat yang dipilih secara acak/bebas

Hasil PEMILU dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan

Pemerintahan harus terbuka

Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan

next…

Ø  W Ross Yates mengajukan beberapa ciri demokrasi :

Toleransi terhadap orang lain

Perasaan fairplay

Optimisme terhadap hakikat manusia

Persamaan kesempatan Orang yang terdidik

Jaminan hidup, kebebasan dan hak milik

Ø  Kriteria negara demokrasi menurut Franz Magnis-Suseno :

Negara terikat pada hukum

Kontrol efektif  terhadap pemerintah oleh rakyat

PEMILU yang bebas

Prinsip mayoritas

Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

Partai politik & Pemilu dalam kerangka demokrasi

•                       PARTAI POLITIK

              Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi yaitu selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, mereka juga sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik.

             

Lanjutan…

Lanjutan…

Lanjutan…

Pemilihan Umum (Pemilu)

ØPemilihan umum adalah Pengejawatahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

ØAda 2 macam pemilihan umum, yaitu;

•       Pemilihan umum sistem distrik,

•       Pemilihan umum sistem proposional.

Pemilu sistem distrik

Pemilu sistem proposional

Demokrasi tak berjalan …

Sistem Politik Demokrasi

Lanjutan…

Dampak Demokrasi

Islam dan demokrasi

Penolakan islam terhadap demokrasi

Demokrasi Memberikan Hak Membuat Hukum Kepada Suara Mayoritas

Dalam kehidupan dunia, kebenaran (pendapat) tidaklah diukur dan ditetapkan oleh sedikit atau banyaknya jumlah orang yang melakukannya. Tetapi kebenaran itu harus diukur dan ditetapkan oleh kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan manhaj rabbani yang diturunkan dari langit.

Kebenaran bukan ditetapkan oleh suara mayoritas, sekalipun yang menang tersebut kaum muslimin. Juga, ukuran kebenaran bukan ditentukan oleh kongres atau parlemen yang mengacungkan dan menurunkan tangan berdasarkan hawa nafsu yang mengakibatkan kehancuran bangsa tersebut. Islam telah memiliki manhaj rabbani, satunya-satunya pelindung bagi manusia walau dalam keadaan berbeda dan saling silang pendapat.

next…

Perbedaan Syura’ dan Demokrasi
dalam kriteria mengambil pendapat

Kekuasaan di tangan Umat

Kedaulatan di tangan Syara’

Sonie Elbalarjani

Muta'alim, Mahasiswa, Santri

Share this post